Beranda Tuban – Yayasan Bina Anak Sholeh (BAS) Tuban akhirnya angkat suara terkait polemik Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai dibicarakan oleh wali murid. Dalam klarifikasi resminya, pihak yayasan menegaskan bahwa program ini murni untuk kemaslahatan dan tidak mengurangi hak siswa sedikit pun.
Pengasuh Ma’had Bahrul Huda sekaligus pembina Yayasan BAS, KH. Fathul Huda, menekankan bahwa program MBG merupakan implementasi dari ajaran Islam tentang it’amut tho’am atau memberi makan sesama, sebagaimana dicontohkan dalam ciri-ciri haji mabrur.
“Ciri dari haji mabrur adalah memberi makan orang lain. Nah, yang dilakukan oleh Bapak Prabowo melalui program MBG ini adalah bagian dari it’amut tho’am,” ujar KH. Fathul Huda, Minggu (5/10/2025).
Baca Juga:
KH. Fathul Huda mengakui adanya sejumlah tanggapan dari wali santri yang mempertanyakan relevansi makanan gratis di tengah pembayaran SPP. Bahkan, beberapa pihak menilai infak dilakukan secara ‘dipaksa’.
“Masyaallah, jumlahnya tidak seberapa. Hal itu terjadi karena ibadahnya belum berpengaruh pada hatinya. Padahal tujuan program ini jelas dan halal, karena sumber dananya dari APBN,” tegasnya.
Ia menambahkan, semua proses pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.
Dalam penjelasannya, KH. Huda membeberkan rincian penggunaan dana program MBG senilai Rp15.000 per porsi: Rp3.000 untuk biaya operasional (termasuk ongkos masak, sopir, dan kebutuhan lainnya),Rp2.000–Rp3.000 untuk sewa dapur warga, Rp10.000 untuk bahan makanan sesuai standar Dinas Koperindag.
Seluruh transaksi dilakukan melalui rekening kepala dapur, dan laporan penggunaan dana diverifikasi. Bila dana sisa, uang dikembalikan ke negara. Sebaliknya, jika kurang, ditanggung pengelola.
“Tidak ada pengurangan hak bagi siapa pun. Ini bukan bisnis, tapi ladang amal,” jelas KH. Fathul Huda.
Program MBG juga memberikan dampak ekonomi signifikan. Di Tuban dan Talun, terdapat lebih dari 100 titik dapur MBG yang mempekerjakan sekitar 5.000 orang, mayoritas ibu rumah tangga.
“Ibu-ibu yang dulu hanya mengupas bawang Rp20 ribu per hari, sekarang bisa dapat Rp100 ribu per hari,” ungkap KH. Huda.
Selain untuk santri, makanan juga dibagikan kepada warga miskin di sekitar lokasi dapur MBG.
Menjawab isu soal permintaan pemotongan biaya SPP karena adanya MBG, KH. Fathul Huda menjelaskan bahwa tidak ada keuntungan pribadi maupun yayasan dari alokasi dana makan siswa.
“Biaya makan siswa kita alihkan untuk infak ke warga miskin. Serupiah pun haram masuk ke yayasan. Semua untuk orang miskin,” tegasnya.
KH. Huda juga menampik anggapan bahwa infak dilakukan secara paksa.“Kita tidak mengurangi hak siswa sedikit pun. Infak ini bentuk kepedulian. Kok teganya bilang dipaksa?” ujarnya.
KH. Huda menegaskan bahwa Yayasan BAS tidak memiliki orientasi bisnis dari program MBG.
“Semua pendapatan dari kegiatan MBG digunakan untuk pendidikan dan kesejahteraan bersama. Tidak ada yang dipakai untuk memperkaya pribadi atau yayasan,” tuturnya.
Ia berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu yang tidak berdasar.
“Program ini suci niatnya, jelas sumbernya, dan besar manfaatnya. Semoga mereka yang belum paham, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala,” pungkasnya. (*)
