Beranda Tuban – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban terus mengebut pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pembahasan ini ditargetkan rampung dan disetujui pada awal November 2025.
Rapat paripurna DPRD Tuban digelar pada Jumat (25/10/2025) dengan agenda utama penyampaian jawaban pemerintah daerah terhadap Laporan Badan Anggaran (Banggar) dan pandangan umum fraksi-fraksi.
Jawaban pemerintah disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, mewakili Bupati Aditya Halindra Faridzky yang berhalangan hadir.
Baca Juga:
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan tanggapan secara rinci terhadap seluruh masukan, catatan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Banggar maupun fraksi-fraksi di DPRD.
“Agenda selanjutnya penuntasan di tingkat Banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),” ujar Sugiantoro kepada berandaonline.id.
Sugiantoro menegaskan, DPRD dan eksekutif berkomitmen menuntaskan seluruh tahapan pembahasan APBD 2026 sebelum pertengahan November. Bahkan, pihaknya menargetkan penetapan dan persetujuan bisa dilakukan pada awal bulan depan.
“Penuntasan sekaligus persetujuan kita targetkan awal bulan November ini,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Dalam kesempatan itu, Sugiantoro juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Bupati Joko Sarwono yang tetap hadir meski dalam kondisi kurang fit.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wabup yang telah berusaha membacakan jawaban pemerintah daerah atas semua masukan dari Banggar dan fraksi-fraksi,” imbuhnya.
Sugiantoro menambahkan, ada sejumlah poin penting yang menjadi fokus pembahasan antara legislatif dan eksekutif untuk tahun 2026. Salah satunya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kesehatan fiskal daerah tetap terjaga.
“Pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan PAD supaya kondisi keuangan daerah tetap sehat,” jelasnya.
Selain itu, DPRD dan Pemkab Tuban juga menyoroti pentingnya pelaksanaan program-program prioritas daerah, terutama di tengah adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Program prioritas harus tetap dijalankan sebaik mungkin, meskipun ada pengurangan dana transfer ke daerah,” tambahnya.
Pembahasan APBD 2026 ini diharapkan dapat selesai tepat waktu agar seluruh program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tuban bisa berjalan optimal sejak awal tahun depan. (*)
