Beranda Tuban – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban resmi mengetok palu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang paripurna istimewa di ruang rapat DPRD Tuban, Senin (10/11/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menyebut, penetapan RAPBD 2026 menjadi momen penting sekaligus bersejarah bagi lembaganya. Selain bertepatan dengan tanggal bersejarah, paripurna kali ini juga menuntaskan tiga agenda besar sekaligus.
“Pada momen 10 November ini kami bisa menuntaskan tiga agenda penting, yaitu penetapan Program Pembentukan Perda (Perpemperda), pandangan akhir fraksi terhadap RAPBD 2026, dan persetujuan bersama,” ujarnya.
Baca Juga:
Sugiantoro menjelaskan, pembahasan RAPBD 2026 telah melalui proses panjang sejak awal Oktober. Melalui badan anggaran (Banggar) bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), hingga ke masing-masing komisi yang menjadi sektor pembahasan utama.
“Seluruh proses berjalan baik dan penuh dinamika. Kami di DPRD akan terus mendorong peningkatan pendapatan daerah agar program pembangunan, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan sektor lain, bisa terlaksana dengan maksimal,” tegasnya.
Dengan diketoknya RAPBD 2026, Pemkab Tuban akan segera mengajukan hasilnya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk difasilitasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan bahwa total dana yang akan dikelola pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,9 triliun. Nilai tersebut berasal dari proyeksi pendapatan daerah sekitar Rp2,7 triliun serta tambahan dari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sekitar Rp170 miliar.
“Nilainya memang turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp3,4 triliun. Tapi efisiensi ini tidak berarti mengurangi pelayanan publik. Justru kami menata ulang agar anggaran tersalurkan ke program yang lebih prioritas,” terang Lindra, sapaan akrabnya.
Bupati muda itu menegaskan bahwa Pemkab Tuban tetap memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi, termasuk pengembangan ekonomi kreatif agar naik kelas ke tingkat provinsi hingga nasional.
“Semua efisiensi kami lakukan untuk internal pemerintahan. Anggaran yang dikurangi kami alihkan ke sektor yang langsung menyentuh masyarakat, seperti perbaikan jalan dan penguatan ekonomi lokal,” tambahnya.
Lindra juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, desa, dan kelurahan. Sinergi ini diyakini mampu mempercepat pembangunan wilayah dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Dengan sinergi bersama pemerintah desa dan kelurahan, penggunaan dana akan lebih efektif. Harapannya, pembangunan di 2026 bisa lebih cepat dan merata,” kata Lindra.
DPRD Tuban menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci keberhasilan penyusunan RAPBD 2026. Ketua DPRD menegaskan, semangat kolaboratif tersebut akan terus dijaga demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Tuban.
“RAPBD bukan sekadar angka, tapi arah pembangunan Tuban. Kami berkomitmen mengawal implementasinya agar berjalan sesuai harapan rakyat,” tutup Sugiantoro. (*)
