Beranda Tuban – Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Tuban tahun 2026 mengalami penurunan drastis. Berdasarkan data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban, pagu TKD tahun ini hanya sebesar Rp1.612,46 miliar, merosot tajam dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp2.420,81 miliar.
Jika ditarik ke belakang, tren penurunan anggaran TKD di Tuban sudah terjadi dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2023, pagu TKD masih berada di angka Rp2.511,29 miliar, kemudian turun menjadi Rp2.456,29 miliar pada 2024, kembali menurun pada 2025, dan terjun bebas pada 2026.
Tak hanya TKD, pagu anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) di Kabupaten Tuban juga menunjukkan tren serupa. Pada tahun 2023, pagu K/L tercatat sebesar Rp341,73 miliar, naik menjadi Rp449,84 miliar pada 2024, namun kembali turun menjadi Rp307,91 miliar pada 2025 dan kembali menyusut pada 2026 menjadi Rp260,16 miliar.
Baca Juga:
Kepala KPPN Tuban, Martina Sri Mulyani, mengakui bahwa penurunan anggaran ini menuntut pemerintah daerah dan instansi terkait untuk lebih selektif dalam pengelolaan belanja.
“Memang di tahun ini kita harus ikat kencang lagi dalam penggunaan anggaran belanja. Dari tahun sebelumnya kita puasa, tahun ini kita masih juga,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, penurunan pagu TKD tahun 2026 mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal nasional yang berfokus pada penguatan kualitas belanja pemerintah. Meski demikian, pemerintah daerah diharapkan tetap mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana TKD guna menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tuban.
Kinerja APBN Tuban 2025 Masih SolidDi tengah pengetatan fiskal, kinerja APBN di Kabupaten Tuban hingga 31 Desember 2025 tercatat relatif solid. Dari sisi penerimaan negara, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp295,31 miliar atau 73,91 persen dari target.
Capaian tersebut ditopang oleh realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp99,96 miliar dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp103,30 miliar. Sementara itu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya bahkan mencatatkan realisasi di atas target.
Dari sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat di Tuban terealisasi sebesar Rp305,52 miliar atau 99 persen dari pagu anggaran. Meski secara tahunan mengalami kontraksi, capaian ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang optimal.
Adapun realisasi Transfer ke Daerah hingga Desember 2025 mencapai Rp2,33 triliun atau sekitar 96 persen dari pagu. Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum hampir sepenuhnya tersalurkan, sementara Dana Alokasi Khusus Non Fisik serta Dana Insentif Fiskal menunjukkan realisasi sangat tinggi. Namun, realisasi Dana Desa masih perlu terus didorong agar mencapai target pagu.
Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya mencapai Rp44,05 miliar atau 387 persen dari target, meskipun secara tahunan mengalami kontraksi akibat karakter penerimaan yang bersifat non-berulang.
Kepala KPP Pratama Tuban, Hanis Purwanto, menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2025 yang mencapai 73 persen turut dipengaruhi oleh perubahan sistem administrasi perpajakan.
“Realisasi penerimaan pajak kita sebesar Rp295,31 miliar. Ini disebabkan adanya perubahan aturan teknis coretax. Untuk wajib pajak yang terafiliasi dengan perusahaan BUMN juga dialihkan pelaporannya ke pusat, sehingga penerimaan daerah berkurang,” terangnya.
Secara keseluruhan, kinerja APBN di Kabupaten Tuban sepanjang 2025 dinilai masih mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah, menopang pelayanan publik, serta mendukung keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fiskal yang semakin ketat pada tahun 2026. (*)
