Beranda Tuban – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Tuban mengaku hidup dalam tekanan ekonomi usai direlokasi dari kawasan strategis Alun-alun Tuban ke area parkiran Pantai Boom. Kebijakan ini, yang diberlakukan sekitar 10 bulan lalu oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, kini menuai keluhan bahkan tangisan dari para pedagang yang terdampak langsung.
Kondisi sepi pengunjung membuat omzet para PKL turun drastis. Dari yang sebelumnya bisa mengantongi ratusan ribu rupiah per hari, kini tak sedikit yang hanya membawa pulang Rp10 ribu hingga Rp15 ribu, atau bahkan merugi.
Salah satu pedagang, Misriah (40), warga Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, menceritakan bahwa usahanya menjual es alpukat kini tak lagi menguntungkan. Bahkan, ia harus berjuang keras hanya untuk bisa makan sehari-hari.
Baca Juga:
“Dulu masih bisa dapat ratusan ribu per hari, sekarang paling cuma puluhan ribu. Kadang malah minus. Buat makan saja susah, Mas,” ucap Misriah sambil menangis, Selasa (7/10/2025).
Cerita yang lebih pilu datang dari seorang rekan sesama pedagang yang telah meninggal dunia. Menurut Misriah, temannya itu sempat curhat tak bisa membelikan sepatu untuk anaknya yang hendak masuk sekolah karena tak memiliki uang.
“Dia meninggal karena banyak pikiran. Waktu itu nangis, bilang anaknya mau sekolah tapi nggak punya uang buat beli sepatu,” imbuhnya.
Sri (48), PKL dari Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, mengaku kecewa berat karena janji manis dari pemerintah daerah belum juga ditepati. Ia merasa hanya diberi harapan kosong.
“Dulu katanya mau dikasih tempat yang layak dan strategis. Tapi sampai sekarang, kami tetap di parkiran Boom. Sepi, enggak laku,” keluhnya.
Para pedagang berharap ada kebijakan baru yang berpihak pada nasib rakyat kecil. Mereka ingin lokasi jualan yang lebih ramai dan memungkinkan mereka hidup layak.
Kekecewaan tak berhenti di keluhan. Ratusan PKL bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Tuban pada Selasa (7/10/2025).
Aksi diawali dengan long march dari Pantai Boom sambil membawa spanduk bernada kritik, seperti “Kebijakanmu Membunuhku”, “Kami Butuh Hidup, Bukan Janji Bupati”, hingga “Kami PKL, Bukan Tikus yang Harus Dikejar.”
Mereka juga membawa gerobak dagangan sebagai simbol perjuangan untuk tetap bisa hidup dari usaha kecil mereka.
Ketua Cabang PMII Tuban, Ahmad Wafa Amrillah, menilai kebijakan relokasi ini tidak disertai solusi konkret yang berpihak pada keberlangsungan ekonomi para PKL.
“Selama 10 bulan, PKL terkatung-katung tanpa kepastian. Kami sudah mencoba komunikasi, tapi Bupati sulit ditemui,” ujarnya di tengah aksi.
Sayangnya, aksi unjuk rasa ini tidak membuahkan kesepakatan. Perwakilan Pemkab Tuban masih bersikukuh mempertahankan kawasan Alun-alun sebagai zona steril dari PKL.
“Kalau tidak ada solusi, kami pertimbangkan kembali berjualan di Alun-alun sebagai bentuk protes,” tegas Wafa.
Ia menambahkan, mayoritas PKL hanya mampu meraup Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per hari, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Menanggapi hal ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tuban, Agus Wijaya, menyebut bahwa Pemkab sebenarnya tengah menyiapkan lokasi alternatif yang layak. Namun, masih banyak kendala.
“Jalan Yos Sudarso dan kawasan Boom belum siap tampung PKL. Selain itu, jenis dagangan mereka banyak yang seragam, jadi kurang menarik pengunjung,” terang Agus.
Pemkab juga mengaku sudah memberikan pelatihan peningkatan kualitas produk, namun hasilnya belum maksimal.
“Kami minta pedagang bersabar. Kalau kembali ke Alun-alun, bisa semrawut. Tapi kami terbuka untuk mencari solusi bersama,” tutupnya. (*)
