Berandaonline.id – Pembangunan desa seringkali dipahami sebagai proyek dari atas ke bawah, di mana masyarakat lebih banyak menjadi objek penerima, bukan subjek penggerak. Namun pendekatan itu mulai berubah setidaknya di beberapa desa di Bojonegoro dan Tuban, Jawa Timur.
Sebanyak 55 warga dari 11 desa kini dilibatkan secara langsung dalam proses pelatihan intensif untuk menjadi pelaksana pembangunan infrastruktur publik di desa mereka masing-masing.
Pelatihan ini merupakan bagian dari Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang digagas oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), bekerja sama dengan Forum Studi Pengembangan Potensi Daerah (Fospora).
Baca Juga:
Selama pelatihan yang digelar di Desa Ngampel, Bojonegoro dan Desa Bangunrejo, Tuban, para peserta dibekali berbagai materi teknis maupun manajerial: mulai dari perencanaan proyek, pengelolaan anggaran, pengawasan mutu, pelaporan, hingga aspek keselamatan kerja. Tak hanya itu, prinsip partisipatif dan akuntabilitas juga ditekankan sejak tahap perencanaan.
Feni K. Indiharti dari EMCL menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat bukanlah pelengkap formalitas, melainkan kunci agar pembangunan tidak menjadi sekadar proyek fisik yang selesai saat diresmikan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap proses pembangunan membawa dampak nyata. Salah satu kuncinya adalah memastikan pelaksana di lapangan punya kapasitas yang memadai,” ujarnya, Jumat (18/7/2025).
Selama ini, pembangunan infrastruktur publik di desa kerap identik dengan proyek drainase, jalan cor, atau gedung serbaguna. Padahal, di balik itu, ada pertanyaan lebih besar: siapa yang merencanakan? siapa yang mengawasi? siapa yang merasa memiliki?
Makdum Rokhim, Manajer Program Fospora, menyebut bahwa pelatihan ini dirancang untuk mendorong rasa kepemilikan dan kesadaran kolektif.
Menurutnya, kualitas infrastruktur desa tidak bisa lepas dari proses di baliknya mulai dari siapa yang menentukan prioritas, bagaimana uang publik dikelola, dan bagaimana pengawasan sosial dilakukan.
“Kita ingin bangunan ini bukan sekadar berdiri, tapi benar-benar menjawab kebutuhan warga. Untuk itu, warga harus jadi aktor utama,” kata Makdum.
Di titik inilah program PPM EMCL menjadi menarik. Alih-alih menyerahkan proyek ke kontraktor eksternal, perusahaan justru mendanai proses pemberdayaan masyarakat lokal agar mampu mengelola sendiri pembangunan desanya. Ini bukan proyek lepas tangan, tetapi proses transformatif menuju kemandirian warga.
Di Desa Bangunrejo, Tuban, Kepala Desa Warsidin menyampaikan apresiasinya atas pendekatan yang diberikan EMCL. Menurutnya, pelatihan ini membuka wawasan tim pelaksana desa dalam memahami secara menyeluruh bagaimana membangun dengan benar secara teknis dan etis.
“Kami merasa sangat terbantu. Semoga ilmu ini bisa langsung diterapkan demi pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, langkah seperti ini sejalan dengan gagasan bahwa investasi pada sumber daya manusia jauh lebih penting dari sekadar membangun fisik.
Sebab, ketika warga memiliki keterampilan, pemahaman, dan rasa memiliki, maka bangunan yang dibangun pun akan lebih terawat, digunakan sesuai kebutuhan, dan berkembang seiring waktu.
Di tengah problem klasik proyek desa yang sering “asal jadi” atau tidak tepat guna, pelibatan masyarakat seperti ini menjadi angin segar. Bahwa pembangunan bisa dimulai dari orang-orang biasa dari warga desa sendiri yang diberi ruang, kepercayaan, dan pengetahuan untuk menentukan masa depan mereka.
Dan mungkin dari sinilah, kemandirian desa benar-benar dimulai.
