Beranda Surabaya – Pertamina Patra Niaga mengambil langkah tegas untuk menjaga ketepatan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Sebanyak 394 ribu nomor kendaraan resmi diblokir karena terdeteksi melakukan berbagai bentuk kecurangan dalam pembelian BBM bersubsidi.
Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, mengatakan bahwa pemblokiran ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan sekaligus memastikan BBM subsidi hanya diterima masyarakat yang berhak.
“Sebagai bentuk edukasi, pemblokiran QR Code bisa terjadi akibat penyalahgunaan QR Code yang tidak sesuai data kendaraan, pembelian dalam jumlah tidak wajar, atau pembelian berulang dalam waktu berdekatan,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).
Baca Juga:
Langkah tegas ini dilakukan untuk mempersempit celah bagi pihak yang memanfaatkan BBM subsidi di luar peruntukannya. Dengan pemblokiran tersebut, kendaraan yang terindikasi melakukan kecurangan tidak lagi dapat melakukan transaksi BBM subsidi di SPBU.
Sebelumnya, Direktur Utama Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menjelaskan bahwa 394 ribu nomor polisi kendaraan tersebut telah teridentifikasi melakukan praktik curang berdasarkan sistem pengawasan digital.
“Kami telah melakukan identifikasi fraud dan memblokir 394 ribu nomor kendaraan sebagai mitigasi penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU,” kata Ega dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025).
Walaupun tidak merinci bentuk kecurangan yang dilakukan, Ega menegaskan langkah ini diambil demi menjaga ketepatan distribusi.
Selain memblokir kendaraan, Pertamina Patra Niaga juga memberikan pembinaan kepada 544 SPBU hingga pertengahan November 2025. Digitalisasi terus digencarkan untuk memonitor dan mengawasi transaksi produk subsidi secara lebih transparan.
Hingga kini, perusahaan memastikan distribusi energi nasional tetap terjaga melalui 231 fasilitas infrastruktur, mulai dari terminal BBM, terminal LPG, hingga depo pengisian avtur di berbagai wilayah.
Untuk kebutuhan BBM masyarakat, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan 15.345 titik penyaluran, termasuk program BBM Satu Harga di 573 lokasi yang menjamin akses energi berkeadilan hingga pelosok negeri.
Program Subsidi Tepat yang menggunakan sistem full QR Code untuk solar (JBT) dan Pertalite (JBKP) disebut memberikan hasil positif.
Kuota solar hingga Oktober 2025 diperkirakan terkendali di bawah 1,5% dari kuota nasional. Pertalite diprediksi berada di bawah 10% dari kuota 2025.
Dalam upaya mendorong penggunaan energi non-subsidi dan ramah lingkungan, Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan pemasaran Pertamax Green. Produk ini kini tersedia di 168 SPBU di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.
“Animo masyarakat cukup baik, dengan pertumbuhan penjualan sekitar 80% dibanding tahun 2024,” ungkap Ega. (*)
