Beranda Tuban – Pimpinan Cabang (PC) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Tuban resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KP Ronggolawe.
Kerja sama ini bertujuan memberikan layanan bantuan hukum bagi kelompok marginal, khususnya perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Tuban.
Penandatanganan dilakukan pada 27 Oktober 2025 di Kantor PC Muslimat NU Tuban. Hadir dalam acara tersebut Ketua PC Muslimat NU Tuban bersama Direktur LBH KP Ronggolawe, Nunuk Fauziyah, yang juga merupakan mentor paralegal di Jawa Timur dan pemateri dalam pelatihan paralegal Muslimat NU tingkat nasional.
Baca Juga:
Ketua PC Muslimat NU Tuban menjelaskan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari program bidang Advokasi dan HAM yang dikomandoi oleh Khazanah Hidayati, SP., MP.
Program ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas paralegal Muslimat NU Tuban yang telah mengikuti pelatihan nasional pada 19–21 Juni 2025.
“Dengan adanya PKS ini, kami ingin para paralegal Muslimat NU Tuban bisa bekerja secara profesional dan terintegrasi dengan LBH KP Ronggolawe. Jadi ketika ada kasus di masyarakat, seperti KDRT atau kekerasan terhadap anak, mereka bisa langsung melakukan pendampingan,” ujar Ketua PC Muslimat NU Tuban.
Dari hasil pelatihan tersebut, sebanyak 34 peserta dari berbagai kecamatan di Tuban telah menyelesaikan pelatihan paralegal dan kini aktif melakukan tugas aktualisasi di lapangan.
Mereka melakukan berbagai kegiatan mulai dari pendampingan masyarakat, mediasi kasus hukum, hingga merujuk perkara ke LBH KP Ronggolawe jika perlu jalur litigasi.
Direktur LBH KP Ronggolawe, Nunuk Fauziyah, mengatakan pihaknya akan terus mendampingi paralegal Muslimat NU Tuban melalui Focus Group Discussion (FGD) dan mentoring intensif.
“Kami memastikan paralegal memahami alur bantuan hukum non-litigasi, terutama dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. Mereka harus siap menjadi garda terdepan di tengah masyarakat,” tegas Nunuk.
Salah satu paralegal, Siti Anikoh dari PAC Muslimat NU Kecamatan Jenu, mengaku bangga mendapat amanah untuk mendampingi masyarakat.
“Saya akan bersungguh-sungguh menjalankan amanah Ketua Muslimat NU Tuban. Saya ingin membantu perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan hukum. Ini adalah bentuk pengabdian kami di masyarakat,” ujarnya.
Program pelatihan dan aktualisasi paralegal ini juga menjadi implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.
Dengan luasnya wilayah Tuban 20 kecamatan dan 328 desa/kelurahan kehadiran paralegal Muslimat NU di tiap kecamatan diharapkan bisa memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.
Sejak pelatihan hingga tahap aktualisasi, para paralegal Muslimat NU Tuban telah aktif memberikan konsultasi hukum, pendampingan, dan advokasi sosial.
Mereka juga menggelar berbagai forum hukum di desa-desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka.
“Paralegal adalah garda terdepan dalam memberikan akses layanan hukum kepada masyarakat, terutama kelompok rentan,” tutup Ketua Muslimat NU Tuban. (*)
