Jakarta, berandaonline.id – Penurunan muka tanah (land subsidence) di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa kian mengkhawatirkan. Wilayah Tuban tercatat sebagai daerah dengan penurunan paling parah dibandingkan wilayah lain di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa.
Data yang dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menunjukkan penurunan muka tanah di Tuban mencapai 130 cm hingga 150 cm hanya dalam periode dua hingga lima tahun. Angka ini melampaui wilayah lain seperti Demak yang mengalami penurunan 30 cm hingga 200 cm dalam kurun satu hingga 20 tahun, serta Semarang sebesar 83 cm dalam rentang satu hingga 20 tahun.
Kondisi tersebut disampaikan dalam kick-off meeting lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Jakarta, Senin (4/5/2026), guna mempercepat perlindungan dan pengelolaan kawasan Pantura Jawa secara terpadu.
Baca Juga:
Dalam forum itu, AHY menegaskan urgensi pembangunan Giant Sea Wall sebagai langkah strategis nasional untuk menghadapi berbagai ancaman di kawasan pesisir. Selain penurunan muka tanah, kawasan Pantura juga menghadapi peningkatan frekuensi banjir rob serta dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut.
“Terjadi kenaikan permukaan air laut sekitar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun akibat pemanasan global. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir rob yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur masyarakat,” ujar AHY.
Pemerintah, lanjutnya, mendorong pembangunan Giant Sea Wall sebagai solusi komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penataan kawasan pesisir, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, hingga perlindungan serta relokasi masyarakat terdampak.
“Penanganan penurunan muka tanah tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatannya harus dari hulu ke hilir,” tegasnya.
AHY juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan implementasi proyek melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Proyek ini diharapkan didukung perencanaan matang berbasis data serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Salah satu langkah awal yang menjadi prioritas adalah penyusunan masterplan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) sebagai fondasi kebijakan jangka panjang.
“Percepatan penyusunan masterplan menjadi kunci. Ini membutuhkan sinergi seluruh pihak,” ujarnya.
Proyek Giant Sea Wall Pantura Jawa direncanakan memiliki panjang sekitar 575 kilometer yang terbagi dalam dua wilayah. Wilayah I meliputi Serang hingga Cirebon, sementara Wilayah II mencakup Brebes hingga Gresik, termasuk wilayah Lamongan dan Tuban.
Jenis infrastruktur yang akan dikembangkan meliputi tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (coastal dike), serta pendekatan berbasis alam seperti konservasi mangrove (soft dike).
Menutup arahannya, AHY menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proyek jangka panjang ini.
“Kita membangun super team untuk mengorkestrasi perencanaan, pembiayaan, dan implementasi jangka panjang, sekitar 15–20 tahun, demi menyelamatkan ekonomi dan jutaan masyarakat di wilayah pesisir,” pungkasnya. (Red/Ron)
