Beranda Tuban – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin rapat koordinasi penanganan banjir bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Kantor PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Jumat (6/3/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat menangani dampak bencana sekaligus memastikan pemulihan infrastruktur serta pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif.
Dalam arahannya, Wapres menekankan pentingnya percepatan penanganan dampak banjir yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Tuban. Meski tidak terdapat korban jiwa, kerugian materiil warga dinilai tetap perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Baca Juga:
Ia meminta berbagai fasilitas umum yang terdampak banjir dapat segera difungsikan kembali agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
“Fasilitas umum terdampak seperti sekolah dan tempat ibadah harus bisa segera difungsionalkan kembali,” tegas Wapres.
Selain itu, Wapres juga menyoroti kerusakan jalan penghubung Ngino–Sambongrejo yang terdampak banjir. Ia meminta agar perbaikan jalan segera dilakukan, termasuk pembenahan sistem saluran air di sekitar kawasan tersebut.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar aktivitas masyarakat dan distribusi logistik tidak terganggu.
“Jalan penghubung Ngino–Sambongrejo yang rusak segera diperbaiki, termasuk sistem saluran air di sekitar jalan agar tidak mengganggu aktivitas warga dan distribusi logistik,” ujarnya.
Wapres juga meminta percepatan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan agar bantuan dapat segera dicairkan dan disalurkan kepada masyarakat terdampak.
“Rumah warga yang mengalami kerusakan segera diselesaikan pendataannya, dicairkan bantuannya, dan dibantu proses pembersihannya,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Wapres turut mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi munculnya penyakit pascabanjir. Ia menilai langkah pencegahan harus dilakukan secara serius, terutama di tengah potensi cuaca ekstrem.
Beberapa penyakit yang perlu diantisipasi antara lain diare, disentri, hepatitis, dan demam berdarah dengue (DBD).
Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Wapres juga mengingatkan bahwa potensi cuaca ekstrem diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Maret.
“Berdasarkan BMKG, kita masih akan dilanda cuaca ekstrem sampai bulan Maret. Oleh sebab itu kita harus selalu siap dan waspada,” ungkapnya.
Untuk solusi jangka panjang, Wapres menekankan perlunya langkah penanganan yang lebih sistematis guna mencegah banjir berulang di wilayah Tuban. Hal tersebut mencakup perbaikan tata kelola drainase serta pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan.
“Perhatikan tata kelola dan perbaiki sistem drainase, lakukan pengerukan rutin sungai yang mengalami pendangkalan,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa sejumlah program penanganan banjir di wilayah tersebut membutuhkan dukungan anggaran serta skema pengerjaan jangka menengah.
“Proses penyelesaiannya memang membutuhkan multi years,” kata Khofifah.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky melaporkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah penanganan di lapangan, termasuk normalisasi sungai serta penguatan infrastruktur pengendali banjir.
“Pada dasarnya semuanya sudah selesai Pak, tinggal normalisasinya saja,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Semen Indonesia, Indrieffouny Indra, menyampaikan bahwa perusahaan turut mendukung penanganan dampak bencana melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Perusahaan, kata dia, menyalurkan berbagai bantuan penanganan lingkungan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Kami memang melakukan beberapa program CSR, termasuk mengalokasikan bantuan untuk penanganan dan pengobatan, baik dalam bentuk dukungan finansial maupun non-finansial,” jelasnya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Plt Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, Direktur Utama PT Solusi Bangun Indonesia Rizki Kresno Edhie Hambali, serta perwakilan instansi teknis dari pemerintah pusat dan daerah. (*)
