Beranda Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima alokasi dana sebesar Rp500 juta setiap 12 hari untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Skema ini disebut sebagai pola baru penyaluran anggaran yang langsung menyentuh unit layanan di daerah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan sebanyak 93 persen dana BGN disalurkan langsung ke SPPG di seluruh Indonesia.
“BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93 persen dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan per 12 hari setiap SPPG menerima Rp500 juta,” ujar Dadan dalam siaran pers tertulis, Jumat (27/2/2026).
Baca Juga:
Pernyataan tersebut disampaikan Dadan dalam acara Sosialisasi Regulasi Kepegawaian di lingkungan BGN di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Mengutip laporan Kompas, saat ini BGN telah memiliki 24.122 SPPG atau dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah. Seluruhnya menjadi ujung tombak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Total anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp268 triliun. Dari jumlah tersebut, sebagian besar langsung dialirkan ke dapur-dapur MBG tanpa melalui pemerintah daerah.
“Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” tegas Dadan.
BGN juga mencatat hingga saat ini dana yang telah beredar dari Sabang sampai Merauke mencapai sekitar Rp36 triliun. Kebijakan ini diklaim memberikan dampak langsung terhadap sektor produksi dan ekonomi lokal.
Dalam kesempatan terpisah, Dadan menegaskan bahwa insentif dasar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG bukan merupakan pemborosan anggaran.
Dilansir CNN Indonesia, Dadan menyebut skema tersebut justru efisien karena seluruh investasi dan risiko pembangunan fasilitas ditanggung oleh mitra, bukan negara.
“Pertimbangannya karena mitra ini sudah mengeluarkan dana investasi untuk membangun itu bukan dari dana APBN. Jadinya kami akan memberikan insentif ketika mereka sudah membangun,” ujar Dadan dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui akun Instagram resmi BGN, Sabtu (28/2/2026).
Ia menjelaskan, risiko yang dialihkan kepada mitra mencakup pengadaan lahan, perencanaan pembangunan, konstruksi, pengadaan dan pemeliharaan peralatan, hingga risiko operasional dan bencana.
Sebagai contoh, Dadan menyebut satu SPPG di Aceh yang baru selesai dibangun namun terdampak banjir. Kerusakan akibat bencana tersebut tetap menjadi tanggung jawab mitra, bukan pemerintah.
Dengan skema ini, pemerintah menilai model pembiayaan MBG lebih efisien sekaligus mendorong perputaran ekonomi langsung di daerah melalui penguatan dapur-dapur SPPG. (*)
