Beranda Tuban – Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menunjukkan sikap tegas dalam forum hearing terkait konflik hubungan industrial Awak Mobil Tangki (AMT) di TBBM Tuban. Rapat yang seharusnya menjadi ruang mediasi justru berlangsung panas akibat ketidakhadiran sejumlah pihak penting tanpa pemberitahuan.
Pihak yang absen antara lain PT Cahaya Andhika Tamara, perwakilan Pertamina, serta unsur Forkopimca Jenu. Ketidakhadiran ini dinilai DPRD sebagai bentuk pengabaian terhadap forum resmi sekaligus kurangnya keseriusan menyelesaikan konflik yang berdampak pada ratusan pekerja.
“Ini bukan hanya soal datang atau tidak datang. Ini soal menghargai lembaga dan keseriusan menyelesaikan masalah. Kami menunggu berjam-jam tanpa kejelasan,” tegas Fahmi dalam hearing tersebut.
Baca Juga:
Sebagai langkah solusi, Komisi II DPRD Tuban memastikan tidak akan berhenti pada satu kali upaya mediasi. DPRD akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap seluruh pihak terkait guna memastikan dialog tetap berjalan.
Fahmi menegaskan, jika pemanggilan berikutnya kembali diabaikan, DPRD siap mengambil langkah lebih tegas, termasuk turun langsung bersama para pekerja untuk memperjuangkan penyelesaian yang adil.
“Kami akan panggil lagi. Kalau tetap tidak hadir, kami tidak akan tinggal diam. Bahkan kami siap turun bersama pekerja,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti lemahnya respons dari unsur Forkopimca Jenu dalam menangani konflik yang berkembang. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama agar persoalan tidak berlarut dan memicu ketegangan sosial.
DPRD mendorong seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kecamatan, perusahaan, hingga operator distribusi BBM, untuk duduk bersama dan merumuskan solusi konkret.
Konflik ini tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi BBM di wilayah Tuban. Jika dibiarkan berlarut, kondisi tersebut bisa memengaruhi pelayanan publik secara luas.
“Ini bukan lagi masalah internal. Dampaknya bisa ke masyarakat luas. Jadi semua pihak harus hadir dan bertanggung jawab,” tandas Fahmi.
Komisi II DPRD Tuban memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga menemukan titik terang. DPRD menegaskan komitmennya untuk mendorong penyelesaian yang adil, menjaga stabilitas distribusi energi, serta melindungi hak-hak pekerja. (*)
