Beranda Tuban – Fraksi Partai Golkar di Kabupaten Tuban menegaskan bahwa pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban saat ini masih berfokus pada sektor infrastruktur. Fokus tersebut merupakan bagian dari komitmen pelayanan dasar yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.
Ketua Fraksi Golkar Tuban, Suratmin, menyampaikan bahwa arah pembangunan sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman utama pemerintahan saat ini.
Menurutnya, masih adanya wilayah yang belum tersentuh pembangunan bukan karena diabaikan, melainkan menunggu giliran berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Baca Juga:
“Kami menyadari masih banyak kekurangan, namun komunikasi sudah dibangun. Sejak awal Bupati Tuban telah berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait aset guna merespon pembangunan,” ujar Suratmin, Rabu (15/4/2026).
Ia mencontohkan, pada awal masa pemerintahan telah dilakukan skema kolaborasi pembangunan jalan lingkungan antara pemerintah daerah dan desa. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur.
Suratmin menjelaskan, pemetaan aset menjadi dasar penting dalam pembagian kewenangan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan. Pemetaan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan anggaran, baik di tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi.
Meski demikian, pihaknya tidak menampik masih adanya pekerjaan rumah (PR) pembangunan di sejumlah wilayah. Fraksi Golkar, lanjutnya, membuka ruang kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik.
“Kami tidak anti kritik. Justru itu menjadi bahan evaluasi agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terus diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dasar, seperti sektor kesehatan, pembangunan jalan, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Dalam kurun waktu sekitar 3,5 tahun masa kepemimpinannya, pembangunan disebut telah berjalan dari desa hingga wilayah perkotaan dengan pendekatan skala prioritas yang terintegrasi.
“Pembangunan yang dilakukan Pemkab Tuban merupakan bentuk partisipatif masyarakat. Karena itu, kami berharap seluruh hasil pembangunan dapat dijaga bersama agar manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan,” ujar Bupati yang akrab disapa Lindra tersebut.
Di sisi lain, dinamika fiskal dari pemerintah pusat turut memengaruhi jalannya program pembangunan daerah. Ketergantungan pada dana transfer ke daerah (TKD) membuat sejumlah program harus disesuaikan dengan kondisi anggaran.
Namun demikian, pemerintah daerah tetap optimistis bahwa pemerataan pembangunan akan terus berjalan, seiring dengan penguatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai kunci kemandirian fiskal di masa mendatang. (Red/Ron)
