Tuban, berandaonline.id – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kabupaten Tuban mencapai Rp1,48 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka tersebut setara 90 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1,64 triliun.
Salah satu capaian yang menonjol adalah penyaluran Dana Desa. Hingga akhir Oktober 2026, seluruh alokasi Dana Desa sebesar Rp106,75 miliar telah tersalurkan atau mencapai 100 persen.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban, Martina Sri Mulyani, menyampaikan capaian tersebut dalam pemaparan kinerja APBN bersama sejumlah instansi vertikal di Tuban, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga:
Berdasarkan rinciannya, realisasi TKDD terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp206,56 miliar atau 83 persen dari pagu. Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp807,68 miliar atau 91 persen, serta Dana Transfer Khusus sebesar Rp326,91 miliar atau 90 persen.
Meski penyaluran anggaran terus berjalan, sejumlah komponen transfer mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. DBH tercatat mengalami kontraksi 41,32 persen, DAU turun 16,53 persen, dan Dana Desa terkoreksi 41,05 persen.
Sebaliknya, Dana Transfer Khusus justru mencatat pertumbuhan sebesar 7,57 persen.
Martina menegaskan, penyaluran Dana Desa secara penuh menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
“Penyaluran Dana Desa yang telah mencapai 100 persen juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Tuban,” ujarnya.
Selain transfer ke daerah, realisasi belanja pemerintah pusat di Kabupaten Tuban hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp246,69 miliar. Jumlah tersebut setara 80 persen dari total pagu sebesar Rp309,52 miliar.
Namun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi belanja pemerintah pusat mengalami kontraksi sebesar 1,76 persen.
Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, Belanja Pegawai terealisasi Rp162,28 miliar atau 80 persen dari pagu. Belanja Barang mencapai Rp65,36 miliar atau 84 persen, sedangkan Belanja Modal sebesar Rp19,01 miliar atau 65 persen.
Dari ketiga komponen tersebut, hanya Belanja Barang yang mencatat pertumbuhan positif, yakni sebesar 25,07 persen. Sementara Belanja Pegawai mengalami kontraksi 5,33 persen dan Belanja Modal turun cukup dalam hingga 30,54 persen.
Di sisi penerimaan negara, kinerja perpajakan di Kabupaten Tuban hingga 31 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp202,33 miliar atau 70,48 persen dari target.
Perkembangan penerimaan tersebut disampaikan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Data (PKD) KPP Pratama Tuban, Roni Risdianto.
Berdasarkan jenis penerimaannya, Pajak Penghasilan (PPh) tercatat sebesar Rp101,77 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp144,81 miliar, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp190 juta.
Sementara itu, komponen pajak lainnya tercatat minus Rp44,44 miliar.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru mencatat capaian jauh di atas target. Hingga akhir Oktober 2026, realisasinya mencapai Rp42,52 miliar atau 326 persen dari target sebesar Rp13,06 miliar.
Capaian tersebut juga tumbuh 11,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Roni mengatakan, upaya pemenuhan target penerimaan perpajakan akan terus dilakukan hingga akhir tahun. Menurutnya, meskipun kontribusi penerimaan pajak Tuban relatif kecil terhadap target nasional, optimalisasi penerimaan tetap menjadi kewajiban.
“Hingga akhir tahun nanti kita akan terus berupaya melaksanakan tugas perpajakan. Kalau dalam ukuran perolehan pajak, kita hanya kurang sekitar 0,1 persen dari pagu nasional. Meskipun kontribusinya kecil, ini tetap harus dilaksanakan,” ungkap Roni.
(red/ron)















