Tuban, berandaonline.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bersama DPRD Kabupaten Tuban menyepakati enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tuban, Rabu (18/11/2026).
Enam Raperda tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari tata kelola pemerintahan desa, penataan kelembagaan daerah, pemanfaatan sumber daya kelautan, hingga pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
Kesepakatan ini terdiri atas empat Raperda usulan eksekutif dan dua Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Tuban. Seluruhnya telah melalui pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif melalui panitia khusus (pansus) serta tim penyusun Raperda.
Baca Juga:
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta 36 anggota DPRD Kabupaten Tuban. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, pimpinan instansi vertikal, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam rapat tersebut, Pansus I, II, dan III menyampaikan kesimpulan hasil pembahasan terhadap enam Raperda. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir enam fraksi DPRD terhadap empat Raperda usulan eksekutif.
Keenam fraksi tersebut yakni Fraksi Golongan Karya, Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, serta Demokrat Amanat Pembangunan. Seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui empat Raperda yang diajukan pemerintah daerah.
Adapun empat Raperda usulan eksekutif meliputi Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Raperda tentang Perangkat Desa, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Raperda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Sementara dua Raperda inisiatif DPRD berkaitan dengan Pemanfaatan dan Pengusahaan Sumber Daya Kelautan serta Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengatakan, persetujuan bersama tersebut mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyiapkan regulasi yang mengakomodasi kepentingan masyarakat.
Menurutnya, materi enam Raperda itu memiliki cakupan penting, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, menata kelembagaan daerah, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk nelayan melalui pengaturan pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan.
“Dalam agenda siang ini kami bersama legislatif, antara eksekutif dan legislatif sudah melakukan persetujuan bersama terhadap enam Raperda. Mulai dari pemerintah desa, perangkat desa, BPD, perubahan nomenklatur, lalu juga berkaitan dengan perlindungan untuk masyarakat kita, khususnya nelayan, serta peraturan berkaitan dengan minuman beralkohol,” ungkap Bupati dua periode ini.
Pria yang akrab disapa Mas Lindra tersebut juga menyoroti perubahan regulasi mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Dalam penyempurnaan aturan itu, lebih dari 50 persen materi peraturan mengalami penyesuaian untuk memperkuat pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tuban.
Ia berharap seluruh Raperda yang telah disepakati dapat segera diproses ke tahap berikutnya agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Menurutnya, kesamaan komitmen antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting.
(red/ron)















