Tuban, berandaonline.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai memanaskan mesin politik di Kabupaten Tuban. Usai melantik kepengurusan baru Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Tuban periode 2026, partai berlambang bola dunia itu memasang target ambisius, yakni mengembalikan perolehan 16 kursi sekaligus meningkatkan kekuatan menjadi 20 kursi di DPRD Tuban.
Pelantikan pengurus baru tersebut berlangsung di Hotel Lynn Tuban, Sabtu (24/10/2026) siang. Anna Muawanah resmi dipercaya sebagai Ketua DPC PKB Tuban, didampingi Khozanah Hidayati sebagai sekretaris dan Fahmi Fikroni sebagai bendahara.
Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abdullah Muhdi, menegaskan bahwa kepengurusan baru harus menjadi titik awal kebangkitan PKB di Tuban. Ia meminta seluruh kader bergerak lebih aktif dan tidak terlena dengan posisi politik yang telah dimiliki saat ini.
Baca Juga:
Menurut Muhdi, PKB Tuban memiliki rekam jejak kekuatan politik yang patut menjadi modal untuk kembali bersaing memperebutkan dominasi di parlemen daerah.
“Ini adalah optimisme yang luar biasa. Di Tuban PKB pernah memiliki 16 kursi dan ini yang ingin kami kembalikan. PKB juga bercita-cita menjadi fastabiqul khairat untuk masyarakat dengan menambah menjadi 20 kursi,” ujarnya.
Muhdi menekankan, target politik tersebut tidak bisa dicapai hanya melalui konsolidasi internal atau menjelang pemilu. Menurutnya, seluruh kader harus mulai membangun kedekatan dengan masyarakat sejak sekarang.
Ia menginstruksikan kader PKB Tuban agar tidak bersantai dan tidak hanya berorientasi pada Pemilu 2029. Kehadiran partai, kata dia, harus bisa dirasakan masyarakat melalui kerja nyata dan solusi atas persoalan sehari-hari.
“Kehadiran di masyarakat harus tegas. Kalau ada masyarakat butuh beasiswa, PKB harus hadir. Masyarakat mengalami kekeringan atau kesulitan pupuk, PKB harus hadir. Bahkan, ketika membutuhkan pengembangan UMKM juga harus hadir,” tegas Muhdi.
Ia menyebut instruksi DPW PKB Jawa Timur tersebut sebagai tonggak awal untuk mengembalikan perolehan 16 kursi dan meningkatkan target menjadi 20 kursi DPRD Tuban.
Muhdi juga menyinggung pentingnya penguatan posisi politik PKB di pemerintahan daerah. Konsolidasi organisasi dan kerja-kerja kader dinilai menjadi bagian penting untuk memperbesar peluang partai dalam kontestasi politik mendatang.
Menanggapi instruksi DPW PKB Jawa Timur, Sekretaris DPC PKB Tuban, Khozanah Hidayati, menyatakan seluruh kader siap menjalankan agenda konsolidasi partai.
Menurut Khozanah, meskipun Pemilihan Legislatif (Pileg) berikutnya masih berlangsung pada 2029, persiapan tidak bisa dilakukan secara mendadak. Penguatan struktur organisasi, kaderisasi, hingga perangkat pemenangan harus mulai ditata sejak dini.
“Pergerakan dimulai dari konsolidasi, dan dalam waktu dekat PKB akan menggelar musyawarah ranting hingga menyiapkan lembaga saksi pemenangan,” kata Khozanah.
Ia optimistis kepengurusan baru mampu memberikan energi tambahan bagi organisasi. Dengan struktur yang telah terbentuk, mesin partai diharapkan semakin solid dan mampu memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Khozanah juga menyambut target peningkatan kursi DPRD Tuban menjadi 20 kursi. Baginya, target tersebut perlu dijawab melalui kerja politik yang terukur, konsolidasi berkelanjutan, serta keterlibatan kader di tengah masyarakat.
Selain membidik peningkatan kursi legislatif, PKB Tuban juga mulai memperlihatkan keinginan kuat untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah pada Pilkada 2029.
Khozanah menyebut partainya ingin memiliki harapan besar dalam kontestasi kepemimpinan daerah. Namun, ia menegaskan penentuan figur yang akan diusung masih harus melalui mekanisme dan proses internal partai.
“Yang pasti kami PKB akan memunculkan sosok calon kepala daerah. Kami tidak mencuri start, namun politik itu dinamikanya luar biasa dan kami ingin memiliki bupati,” jelasnya.
Nama Anna Muawanah turut menjadi perhatian dalam pembicaraan mengenai peluang PKB pada Pilkada mendatang. Khozanah menilai pengalaman Anna memimpin Kabupaten Bojonegoro dapat menjadi salah satu pertimbangan apabila nantinya mendapat kepercayaan untuk maju di Tuban.
Meski demikian, PKB belum memastikan siapa figur yang akan diusung. Dinamika politik dan mekanisme pencalonan masih menjadi bagian dari proses yang harus dilalui partai.
Keinginan memiliki bupati dari kader sendiri menunjukkan bahwa agenda PKB Tuban tidak hanya berfokus pada penguatan kursi DPRD, tetapi juga pada upaya memperbesar peran dalam pemerintahan daerah.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) PKB Tuban juga menghasilkan sejumlah rekomendasi yang mencakup penguatan internal partai, kebijakan pembangunan daerah, dan arah politik menjelang 2029.
Pada bidang internal, Mukercab meminta DPW PKB Jawa Timur memberikan bantuan operasional bagi Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC). Selain itu, DPP PKB diminta memperkuat kaderisasi bagi calon anggota legislatif DPR RI.
Sementara pada bidang eksternal, PKB mendorong Pemerintah Kabupaten Tuban mengalokasikan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah diniyah (Madin) dan taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ).
Partai tersebut juga menyoroti kebutuhan anggaran untuk infrastruktur tambak dan nelayan, serta program pengentasan kemiskinan berbasis pesantren.
Rekomendasi itu menjadi penegasan bahwa agenda politik PKB Tuban turut diarahkan pada sejumlah persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, mulai dari kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan hingga penguatan sektor perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesantren.
Di bidang politik, Mukercab merekomendasikan agar calon Bupati Tuban pada Pilkada 2029 berasal dari kader Nahdlatul Ulama (NU) atau PKB. Forum tersebut juga menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Ketua Umum DPP PKB.
(red/ron)
