Tuban, berandaonline.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Permanen Kabupaten Tuban dibangun bukan sekadar menyediakan fasilitas pendidikan gratis, tetapi juga menjadi upaya memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mengenyam pendidikan.
Hal itu disampaikan Khofifah saat meninjau SRT Permanen Tuban, Rabu (29/7/2026). Menurutnya, program tersebut merupakan implementasi prinsip no one left behind dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
“Ini adalah bagian dari upaya kita memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari layanan pendidikan,” kata Khofifah.
Baca Juga:
Ia mengungkapkan, banyak calon siswa yang diterima di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang telah lama putus sekolah. Bahkan, saat berdialog dengan mereka, ada yang sudah tidak mengetahui lagi kelas terakhir yang pernah ditempuh.
“Kemudian, ada anak-anak yang saya tanya, ‘kelas berapa?’, belum tahu. Nah, itu artinya mereka kemungkinan besar putus sekolah,” ujarnya.
Menurut Khofifah, sebagian anak tersebut berhenti sekolah sejak duduk di kelas dua, tiga, hingga empat sekolah dasar. Mereka kini direkrut kembali agar dapat melanjutkan pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
“Karena ada yang mungkin drop out kelas 2, drop out kelas 3, drop out kelas 4. Nanti kalau masuk di sini kelas berapa? ‘Kelas 4 SD’. Berarti dia kan drop out kelas 4,” katanya.
Untuk mengembalikan mereka ke bangku sekolah, pemerintah melakukan pendekatan langsung kepada keluarga. Khofifah mengungkapkan, ada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang harus berulang kali mendatangi rumah calon siswa hingga akhirnya orang tua bersedia mengizinkan anaknya bersekolah.
“Ada pendamping PKH yang mendekati keluarga itu sampai 10 kali, baru mereka mengizinkan putra atau putrinya dikirim untuk sekolah di sini. Jadi, ada yang hunting untuk peserta didik,” ungkapnya.
Selain membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah, SRT Permanen Tuban juga menjadi ruang interaksi bagi siswa dari berbagai daerah. Sekolah tersebut menerima peserta didik tidak hanya dari Kabupaten Tuban, tetapi juga dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Kabupaten Bojonegoro.
Khofifah menilai kehidupan di asrama akan menjadi pengalaman baru bagi para siswa. Karena itu, ia meminta pihak sekolah menghadirkan psikolog sedikitnya sebulan sekali untuk membantu proses adaptasi sekaligus mencegah terjadinya perundungan.
“Makanya saya tadi bilang sama kepala sekolah, paling tidak tiap sebulan sekali itu dihadirkan psikolog. Kalau psikolog datang kan melakukan proses pendekatan pada anak-anak,” katanya.
SRT Permanen Tuban dibangun melalui kolaborasi pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Tuban. Pemerintah daerah menyediakan lahan, sedangkan pemerintah pusat membangun gedung sekolah.
Pembangunan fisik ditargetkan rampung pada 31 Juli 2026, sementara para siswa dijadwalkan mulai menempati asrama pada 30 Juli 2026.
Salah satu orang tua siswa, Sarni (33), warga Kecamatan Tambakboyo, Tuban, mengaku bersyukur putrinya diterima di Sekolah Rakyat. Menurutnya, program sekolah gratis tersebut sangat membantu keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
“Sangat membantu bagi rakyat yang ke bawah seperti keluarga saya,” ujarnya.
Ia berharap putrinya dapat menempuh pendidikan dengan baik dan mewujudkan cita-citanya melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi Tuban.
(Red/Ron)
