Tuban, berandaonline.id – Nama Kepala Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Zubas Arief Rahman Hakim atau yang akrab disapa Kang Arief, belakangan menjadi perbincangan di media sosial. Beragam opini bermunculan, namun di balik dinamika tersebut terdapat sejumlah rekam jejak program dan kebijakan yang telah terdokumentasi selama masa kepemimpinannya.
Salah satu fakta yang pernah disampaikan langsung oleh Kang Arief adalah nazarnya untuk tidak mengambil gaji kepala desa selama menjabat sejak 2017. Menurut pengakuannya, seluruh gaji tersebut disalurkan kepada sekitar 200 janda lanjut usia di Desa Socorejo.
“Sesuai nadzar saya, alhamdulillah selama menjabat tidak mengambil gaji kepala desa. Bisa istiqomah berbagi ke 200 janda tua di wilayah Socorejo,” ujar Kang Arief.
Baca Juga:
Program tersebut disebut dilakukan menggunakan hak pribadinya sebagai kepala desa dan berada di luar pembiayaan APBDes. Hingga saat ini, informasi yang telah terverifikasi adalah pengakuan Kang Arief mengenai nazar tersebut selama tiga tahun pertama masa kepemimpinannya. Belum ditemukan dokumen resmi yang menyatakan program itu berlanjut setelah periode tersebut.
Di Kabupaten Tuban, Kang Arief dikenal sebagai kepala desa yang memiliki karakter kepemimpinan tegas. Ia beberapa kali menjadi perhatian publik karena aktif menyuarakan kepentingan masyarakat dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan investasi maupun dinamika pembangunan di wilayah Desa Socorejo.
Ketegasan tersebut juga terlihat ketika Pemerintah Desa Socorejo menyoroti kualitas bantuan sosial. Kang Arief pernah menegaskan bahwa bantuan berupa beras maupun daging yang diterima masyarakat harus sesuai spesifikasi dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Sikap tersebut dilakukan agar hak masyarakat tetap terlindungi dan bantuan benar-benar memberikan manfaat.
Di bawah kepemimpinan Kang Arief, Desa Socorejo berkembang menjadi salah satu pelopor desa digital di Kabupaten Tuban. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Desa Socorejo, Wintayah.
Bu Win biasa disapa mengatakan, transformasi pelayanan diwujudkan melalui penerapan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang mempermudah masyarakat mengurus administrasi secara lebih cepat, efektif, dan transparan. Digitalisasi pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan desa yang modern.
“Selain pelayanan administrasi, Pemerintah Desa Socorejo juga mengembangkan pemasaran produk UMKM melalui platform digital dan kolaborasi bersama BUMDes sebagai strategi memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal,” ungkapnya.
Inovasi lain yang menjadi perhatian adalah pengembangan BUMDes Maju Mandiri Sejahtera.
BUMDes tersebut menjalin kerja sama dengan perusahaan di kawasan industri sekitar Desa Socorejo sehingga membuka peluang kerja bagi pemuda desa. Keuntungan usaha desa juga dimanfaatkan untuk program sosial berupa pembagian paket sembako kepada sekitar 1.200 warga melalui program tanggung jawab sosial BUMDes.
Model pemberdayaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes tidak hanya diarahkan sebagai sumber pendapatan desa, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ketika pandemi Covid-19 berdampak terhadap perekonomian masyarakat, Pemerintah Desa Socorejo bersama BUMDes dan warga mengembangkan Wisata Pantai Semilir sebagai sumber ekonomi alternatif.
Destinasi wisata tersebut membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM, pedagang kuliner, penyedia jasa, hingga sektor ekonomi kreatif desa.
“Seiring waktu, Pantai Semilir berkembang menjadi salah satu destinasi wisata yang dikenal di Kabupaten Tuban dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pengelolaan berbasis partisipasi warga,” kata Ketua Pokdarwis Pantai Semilir, Asmaul Husna.
Selain pembangunan ekonomi dan pelayanan publik, Desa Socorejo juga pernah memperoleh Penghargaan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2019.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah desa dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat dan para pekerja di wilayahnya.
Di sisi lain, Pemerintah Desa Socorejo juga secara rutin menyalurkan BLT Dana Desa sesuai ketentuan pemerintah serta memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa melalui pemanfaatan Dana Desa untuk peningkatan jalan, fasilitas umum, dan sarana pendukung masyarakat.
Sementara itu, perbincangan di media sosial merupakan bagian dari dinamika kehidupan publik yang tidak dapat dihindari. Namun, rekam jejak kepemimpinan juga menjadi bagian penting yang layak diperhatikan secara utuh.
Berdasarkan berbagai program yang telah dijalankan, kepemimpinan Kang Arief di Desa Socorejo tidak hanya diwarnai karakter yang tegas, tetapi juga sejumlah inovasi dalam pelayanan publik, digitalisasi desa, pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, pengembangan wisata berbasis masyarakat, perlindungan sosial, serta aksi kepedulian pribadi berupa penyaluran gaji kepala desa kepada sekitar 200 janda lanjut usia sejak 2017 sebagaimana pengakuannya.
Dengan melihat keseluruhan rekam jejak tersebut, penilaian terhadap seorang kepala desa diharapkan tidak hanya didasarkan pada potongan informasi yang beredar di media sosial, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terdokumentasi mengenai kebijakan, program, dan kontribusinya terhadap pembangunan desa.
(Red/Ron)
